Apa itu STTD dari BPJPH? Kenali Sertifikasi Halal

0
39

Bang Wahyu, Jakarta – Penerbitan sertifikasi halal yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Salah satu pertanyaan yang sering muncul, Apa itu STTD dari BPJPH?

Dilansir dari laman halal.go.id, BPJPH adalah sebuah badan di bawah naungan Kementerian Agama yang mempunyai kewenangan untuk melakukan sertifikasi halal, sesuai UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH memiliki tugas dan fungsi menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

Dalam pengurusan sertifikasi halal, biasanya pelaku usaha bingung karena diminta STTD dari BPJPH. Lalu apa itu STTD dan bagaimana cara dapatnya? STTD dari BPJPH adalah Surat Tanda Terima Dokumen yang menyatakan bahwa data pelaku usaha telah diperiksa dan dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan dalam permohonan sertikat halal oleh BPJPH. Dokumen ini sebagai persyaratan untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan / atau pengujian produk halal oleh LPH. Berikut contoh dokumennya:

STTD dari BPJPH (dokpri)

Lalu bagaimana cara mendapatkan STTD dari BPJPH? Berikut caranya:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui laman ptsp.halal.go.id

2. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Jika dokumen dinyatakan lengkap, maka akan dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk. LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen saat melakukan pemeriksaan dokumen.

3. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan unit cost dikali mandays yang telah ditetapkan BPJPH, dengan ketentuan biaya pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi dan biaya akomodasi atau transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Alur Daftar Sertifikasi Halal (halal.go.id)

4. Jika LPH sudah input biaya pemeriksaan di SIHalal, BPJPH menerbitkan tagihan pembayaran (invoice) kepada pelaku usaha.

5. Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha. Jika, pelaku usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH.

6. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran tagihan. Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Artinya, pelaku usaha harus melewati tahapan melengkapi dokumen pendaftaran dan pembayaran di BPJPH untuk mendapatkan STTD dari BPJPH. STTD tidak didapatkan secara instan dari BPJPH. Banyak yang salah kaprah di kalangan pelaku usaha. Dianggapnya bahwa pendaftaran di BPJPH hanya untuk mendapatkan STTD. Padahal justru proses yang tepat dimulai dan diakhiri di BPJPH, bukan LPPOM-MUI.

Demikian #sharinghalal kali ini, semoga bermanfaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here